COP31 di Antalya meluncurkan Antalya Artificial Intelligence Pledge, sebuah komitmen sukarela untuk membuat pengembangan AI lebih hemat sumber daya dan lebih berguna bagi aksi iklim. Dokumen ini disusun oleh Presidensi COP31 Türkiye bersama International Telecommunication Union (ITU), dan dibuka untuk pemerintah, perusahaan, investor, lembaga riset, organisasi internasional, kota, serta masyarakat sipil.

Peluncurannya datang ketika industri AI sedang memperluas pusat data, model, dan layanan komputasi dengan cepat. Di satu sisi, AI bisa membantu memetakan emisi, mengoptimalkan jaringan energi, memperbaiki prakiraan cuaca, dan mendukung ketahanan terhadap bencana. Di sisi lain, sistem tersebut membutuhkan listrik, air, lahan, perangkat keras, dan bahan kritis dalam jumlah yang terus meningkat. Pledge Antalya mencoba menempatkan dua sisi itu dalam satu agenda, bukan membahas manfaat AI sambil mengabaikan biaya infrastrukturnya.

Dokumen resmi pledge menyebut konsumsi listrik pusat data yang berfokus pada AI meningkat 50 persen pada 2025. Angka itu merujuk pada laporan International Energy Agency (IEA) berjudul Key Questions on Energy and AI. IEA juga memperkirakan konsumsi listrik seluruh pusat data dapat naik dari sekitar 485 TWh pada 2025 menjadi 950 TWh pada 2030. Pusat data AI diproyeksikan tumbuh lebih cepat dan mencapai sekitar 465 TWh pada 2030 dalam skenario dasar IEA.

Namun, pertumbuhan konsumsi itu tidak berarti setiap permintaan AI sama borosnya. IEA mencatat efisiensi energi per tugas meningkat tajam. Permintaan teks sederhana biasanya menggunakan listrik lebih sedikit dibandingkan menjalankan televisi dalam durasi yang sama. Masalahnya, penggunaan video, penalaran panjang, dan agen AI membutuhkan jauh lebih banyak energi daripada tugas teks biasa. Karena itu, ukuran yang relevan bukan hanya efisiensi satu model, melainkan juga seberapa sering model dipakai dan pekerjaan apa yang dibebankan kepadanya.

Pledge tersebut membagi tindakan ke dalam empat bidang. Pertama, infrastruktur AI dan perangkat keras perlu dibangun dengan lebih berkelanjutan. Contohnya termasuk memperbesar penggunaan energi rendah emisi, meningkatkan efisiensi energi dan air, memperbaiki teknologi pendingin, serta mengintegrasikan pusat data dengan jaringan listrik tanpa mengabaikan biaya penguatan jaringan.

Kedua, AI diminta dikelola sepanjang siklus hidupnya. Pihak yang merancang, membeli, atau mengoperasikan sistem AI didorong memakai standar keberlanjutan yang diakui secara internasional. Dokumen itu juga menyinggung pendekatan sirkular untuk perangkat keras: perbaikan, penggunaan ulang, daur ulang, dan pengelolaan limbah elektronik ketika perangkat sudah tidak dipakai.

Ketiga, dampak lingkungan AI perlu diukur dan dilaporkan dengan metodologi yang lebih seragam. Ini bagian penting karena publik masih sulit membandingkan klaim efisiensi antarpenyedia. Tanpa data tentang listrik, emisi, air, dan siklus hidup perangkat keras, istilah seperti “AI hijau” mudah berubah menjadi label pemasaran. Pledge mengusulkan kerja sama internasional untuk membangun kemampuan teknis dan infrastruktur pengukuran tersebut.

Keempat, dukungan finansial, teknis, data, keterampilan, dan kapasitas komputasi perlu diperluas untuk negara berkembang, negara kurang berkembang, dan negara kepulauan kecil. Agenda ini tidak hanya meminta AI mengurangi emisinya sendiri, tetapi juga mendorong penggunaannya untuk energi terbarukan, efisiensi sistem energi, transportasi berkelanjutan, pertanian tahan iklim, keamanan air dan pangan, pemantauan emisi, serta sistem peringatan dini.

Batasannya juga jelas: pledge ini sukarela dan tidak menciptakan kewajiban baru bagi penandatangan. Lampirannya menyediakan pilihan komitmen bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk pengungkapan dampak lingkungan, persyaratan energi rendah emisi untuk infrastruktur AI, pelatihan, serta dukungan untuk proyek AI yang berkaitan dengan iklim. Kemajuan kolektif direncanakan ditinjau pada setiap konferensi iklim PBB sampai 2030, dimulai dari COP32.

Sifat sukarela itu membuat pelaksanaan menjadi titik kritis. World Resources Institute menilai arah pledge sudah tepat, tetapi mekanisme akuntabilitasnya masih terbatas. Kritik tersebut menyoroti belum adanya kewajiban yang tegas untuk mengungkap konsumsi energi dan air, membayar peningkatan jaringan yang dipicu pusat data, atau melibatkan komunitas dalam keputusan pembangunan fasilitas. Dengan kata lain, pledge ini menyediakan kerangka dan bahasa bersama; dampaknya akan ditentukan oleh angka yang benar-benar dibuka dan komitmen yang benar-benar dijalankan.

Bagi industri, konsekuensinya bukan sekadar memilih listrik yang lebih bersih. Pengembang model dan operator pusat data juga perlu mengukur kebutuhan komputasi, memilih model sesuai tugas, memperpanjang umur perangkat, serta menjelaskan dampak layanan kepada pelanggan. Bagi negara yang sedang membangun kapasitas digital, isu akses sama pentingnya dengan isu emisi: AI yang hanya tersedia bagi pusat teknologi kaya akan memperlebar kesenjangan dalam kemampuan beradaptasi terhadap iklim.

Antalya AI Pledge belum menyelesaikan persoalan tersebut. Ia lebih tepat dibaca sebagai upaya menyusun daftar minimum tentang apa yang harus diukur, siapa yang perlu dibantu, dan bagaimana infrastruktur AI dibangun. Ujian sebenarnya akan muncul setelah seremoni peluncuran: apakah perusahaan dan pemerintah bersedia mengubah daftar komitmen sukarela itu menjadi data terbuka, target yang dapat diperiksa, dan keputusan infrastruktur yang menanggung biaya lingkungannya sendiri.

Sumber https://itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2026-11-16-COP31-Antalya-AI-Pledge.aspx Teks pledge: https://cop31.tr/assets/docs/action-agenda/cop31-antalya-ai-pledge-text.pdf Konteks energi: https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary Konteks akuntabilitas: https://wri.org/news/wri-statement-antalya-ai-pledge-must-turn-climate-ambition-accountability