Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Distrik ke-15 New York, Ritchie Torres, resmi mengumumkan rencana pengajuan rancangan undang-undang federal bertajuk Power To The Players Act. Regulasi ini dirancang untuk mengakhiri celah hukum yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan penerbit video game: menjual produk digital seharga puluhan dolar dengan label pembelian, namun memperlakukannya di balik layar sebagai lisensi sewa sepihak yang dapat dicabut kapan saja.
Langkah legislatif ini mengarahkan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (Federal Trade Commission/FTC) untuk menyusun aturan perlindungan konsumen yang mengikat industri game. Dalam substansi RUU tersebut, pembelian video game wajib didefinisikan secara hukum sebagai transfer kepemilikan atas salinan permainan, bukan sekadar pemberian izin pakai atau lisensi terbatas yang bergantung pada kehendak penerbit.
Tiga Pilar Perlindungan Konsumen
Power To The Players Act bertumpu pada tiga mandat utama untuk menyeimbangkan relasi antara penerbit dan pemain:
Pertama, status kepemilikan sah. Pembelian game, baik melalui toko digital maupun media fisik, memberikan hak milik penuh kepada konsumen atas salinan tersebut. Klausul ini menutup celah etalase digital yang selama ini memasang tombol bertuliskan "Beli" (Buy), tetapi menyisipkan perjanjian lisensi pengguna akhir (EULA) yang menyatakan bahwa akses dapat dihentikan sepihak tanpa ganti rugi.
Kedua, kewajiban penyediaan mode luring (offline mode). Setiap judul game yang mengandalkan fungsionalitas jaringan atau peladen terpusat diwajibkan menyertakan atau merilis pembaruan mode offline fungsional sebelum perusahaan mematikan server pendukungnya. Mandat ini memastikan pemain tetap dapat mengakses mode pemain tunggal atau sesi lokal permainan yang telah mereka bayar, alih-alih mendapati perangkat lunak tersebut berubah menjadi berkas mati yang tidak dapat dibuka.
Ketiga, perlindungan hak transfer dan penjualan kembali. Regulasi ini menegaskan hak pembeli untuk memindahtangankan, mewariskan, atau menjual kembali salinan game yang telah dibeli, sebuah hak konsumen mendasar yang perlahan dihilangkan oleh ekosistem etalase digital tertutup selama satu dekade terakhir.
Kasus NBA 2K25 dan Ilusi Pembelian Digital
Dalam pengumuman resminya, Torres secara spesifik menyoroti praktik industri yang menimpa waralaba game olahraga tahunan, dengan mengambil contoh konkret NBA 2K25 besutan 2K Games. Game tersebut dipasarkan dengan harga standar $69,99 hingga $99,99 untuk edisi All-Star saat diluncurkan. Namun, penerbit menjadwalkan penarikan game dari etalase digital pada 30 Oktober 2026, disusul pemutusan total server online pada 31 Desember 2026—hanya berselang sekitar dua tahun sejak rilis perdananya.
Pemutusan server tersebut melumpuhkan porsi signifikan fitur permainan yang dibeli dengan harga penuh oleh para pemain. "Ketika Anda membayar untuk sebuah game, Anda seharusnya memilikinya," tegas Torres dalam pernyataan resminya. "Konsumen harus memiliki hak untuk memiliki, hak untuk memainkan, dan hak untuk mentransfer game yang mereka beli. Game yang bisa ditarik begitu saja ketika sebuah perusahaan mencabut colokan server bukanlah pembelian. Itu adalah sewa yang menyamar sebagai penjualan."
Torres menambahkan bahwa banyak keluarga menyisihkan tabungan untuk membeli game-game tersebut, sehingga mereka berhak mendapatkan kepastian bahwa produk yang telah dibayar tidak akan lenyap begitu saja berdasarkan batas waktu sepihak perusahaan penerbit.
Gugatan Hukum dan Gerakan Pelestarian Game
Gagasan mengenai perlindungan kepemilikan game mencuat seiring meningkatnya kasus penutupan server game populer tanpa kompromi pelestarian. Salah satu pemicu terbesarnya terjadi pada tahun 2024 ketika Ubisoft mematikan server game balap daring The Crew. Keputusan tersebut tidak hanya mematikan fitur multiplayer, melainkan membuat keseluruhan game menjadi tidak dapat dimainkan sama sekali oleh semua pemiliknya, termasuk mereka yang baru saja membelinya. Penutupan itu kemudian memicu lahirnya gerakan global Stop Killing Games yang menuntut kewajiban etis dan legal bagi pengembang untuk merilis patch akhir hayat (end-of-life) bagi game yang dipensiunkan.
Praktik penggunaan kata "Beli" pada etalase digital juga tengah menghadapi gugatan hukum kelompok (class action) di Amerika Serikat terhadap Sony Interactive Entertainment. Dalam proses persidangan, tim kuasa hukum Sony membela diri dengan berargumen bahwa konsumen yang rasional seharusnya tidak menganggap tombol "Beli" atau "Konfirmasi Pembelian" di PlayStation Store memberikan hak kepemilikan permanen atas perangkat lunak, melainkan semata-mata pembelian lisensi akses sementara yang dapat dibatalkan.
Perdebatan ini mempertegas jurang pemisah antara ekspektasi bahasa konsumen awam dengan manuver hukum korporasi. Bila membeli sebuah produk digital tidak otomatis memberikan hak milik, maka konsep kepemilikan di ruang digital telah terdegradasi menjadi sekadar izin sewa tanpa batas perlindungan.
Melangkah Lebih Jauh dari Regulasi Tingkat Negara Bagian
Upaya legislasi Torres di tingkat federal dipandang sebagai eskalasi hukum yang paling agresif di Amerika Serikat hingga saat ini. Sebelumnya, negara bagian California telah mengesahkan undang-undang AB 2426 yang mulai berlaku pada tahun 2025. Namun, regulasi California tersebut hanya bersifat transparansi administratif: ia melarang toko digital menggunakan kata "Beli" kecuali jika ada pemberitahuan jelas kepada konsumen bahwa transaksi tersebut hanyalah penyewaan lisensi.
Di Pennsylvania, Senator Negara Bagian John Kane juga mengajukan RUU Protect Our Games Act yang menuntut penerbit menyediakan mode offline, patch server independen komunitas, atau opsi pengembalian dana minimal 25 persen saat server ditutup. Namun di California, inisiatif serupa sebelumnya sempat gagal di tingkat komite senat setelah menghadapi lobi ketat dari asosiasi industri game seperti Entertainment Software Association (ESA), yang bahkan berargumen bahwa pelepasan perangkat lunak untuk server komunitas dapat bersinggungan dengan masalah pembajakan dan kekayaan intelektual.
Berbeda dari regulasi California yang hanya menuntut kejelasan label lisensi, Power To The Players Act langsung menembak akar masalah dengan mewajibkan FTC menciptakan aturan substantif: hak milik nyata, mode offline sebelum penghentian layanan, dan hak transfer kepemilikan. Bagi para pengembang dan penerbit, regulasi ini menandakan bahwa model perancangan game yang sengaja mengunci fungsi inti pada server jarak jauh tanpa jalur cadangan luring tidak bisa lagi diperlakukan sebagai strategi usang untuk memaksa konsumen membeli iterasi seri berikutnya setiap tahun.
Sumber tambahan: https://arstechnica.com/gaming/2026/10/us-rep-proposes-bill-to-give-video-game-buyers-ownership-not-a-license/